BANDAR LAMPUNG - Keberanian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung (Balam) untuk menolak ketebelece dari pejabat, yang menempatkan anak atau familinya di satuan kerja yang 'basah' dan menjadi incaran, dipertanyakan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Ali Yusuf Tabana meminta Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, agar menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya, dan tidak menumpuk di satu satuan kerja.
Menurut Ali Yusuf Tabana, PNS yang notabane anak-anak pejabat banyak ditempatkan di satuan kerja yang bisa dikatakan lahan 'basah'. Padahal kemampuan mereka kadang tidak mumpuni untuk menunjang kinerja, sehingga bisa menggangu kinerja satuan kerja tersebut.
"Kita minta BKD dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan, karena saat ini banyak anak- anak pejabat yang numpuk di keuangan atau dispenda. Kadang mereka tidak bisa apa-apa. Kasihan dengan pegawai yang lainnya, yang mau bekerja dan rajin," ujarnya, saat rapat kerja dengan BKD Kota Bandar Lampung, Rabu (22/4/2015), seperti dilansir Tribunlampung.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Dedi Yuginta, dan dihadiri Ernita, Agus Sujatma, Handri Kurniawan, dan Hambali, legislator PKPI mempertanyakan keberanian BKD untuk menolak ketebelece dari pejabat yang menempatkan anak atau familinya di satuan kerja yang menjadi incaran. (*)
