"Sita Kantor Gubernur Lampung, Stop Bohongi Rakyat!"

LAMPUNG ONLINE - Berkas tim advokat dan wakil penggugat class action rakyat Lampung 'Menagih Janji Ridho-Bakhtiar' sudah siap sembilan puluh persen. Tinggal memohon doa dan dukungan rakyat Lampung. Hal itu diungkapkan Koordinator Team Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia, Agus Rihat P. Manalu, dalam rilisnya kepada Lampung Online, Selasa (30/6/2015).

Agus menerangkan, berkas akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang di Bandar Lampung pada Kamis (2/7/2015) pukul 10.00 WIB, bersama para penggugat yang mewakili rakyat Lampung serta para simpatisan dan media massa. 

Secara hukum, lanjut dia, janji-janji kampanye adalah suatu perikatan (verbintenis) yang harus dipenuhi. Bila tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengarah tindakan melawan hukum (wederrechtelijk). 

"Kita akan minta pengadilan untuk lakukan sita jaminan atau conservatoir beslag atas kantor Gubernur Lampung. Ini bentuk jaminan agar tergugat melaksanakan putusan. Bila dikabulkan, akan dikeluarkan ketetapan, sehingga Gubernur dan Wagub harus keluar dari kantornya karena dalam status disita oleh pengadilan," tegas Agus yang juga mantan aktivis '98 tersebut.

Kuasa hukum lain, Mangapul Silalahi dan Masrina Napitupulu, menyatakan kesiapan bersidang. 

"Kami siap lahir batin. Semoga majelis hakim nanti memiliki hati nurani untuk mengabulkan gugatan dan harapan rakyat Lampung. Bila rakyat di daerah lain juga membutuhkan, kami selalu siap. Doakan kami sehat agar bisa terus membela keadilan," tegas Mangapul Silalahi.

Terpisah, seorang penggugat, Fadilatul Rahman berkomitmen penuh berjuang menagih janji Gubernur dan Wagub Lampung.

"Insya Allah keluarga besar di Way Kanan dan Lampung Utara dukung langkah saya. Ini demi perbaikan Sai Bumi Ruwa Jurai tercinta. Wahai penguasa, stop bohongi rakyat!" tukasnya melalui pesan singkat dari Way Kanan, Lampung. (*)