 |
| M Imdadun Rahmat (tengah). | ist |
LAMPUNG ONLINE - Komisioner Komnas HAM, M Imdadun Rahmat memberikan kritik terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung, terkait konflik horizontal yang masih sering terjadi. Dia mengungkapkan peran pemerintah dinilai kurang efektif sehingga konflik berulang kali terjadi.
"Seharusnya peran pemerintah dengan seluruh aparaturnya cukup untuk melakukan tindakan preventif. Pemerintah seperti kurang serius dalam menerapkan sistem yang ada," ungkapnya dalam seminar lokakarya upaya-upaya penyelesaian konflik horizontal guna memperlancar pembangunan berbasis HAM di Lampung di Auditorium Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta, Rabu (2/9/2015)
Ia juga menambahkan, Komnas HAM telah mempersiapkan beberapa rekomendasi guna menyelesaikan konflik di Lampung, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
"Ada beberapa rekomendasi, yaitu kami akan membuat gerakan pendidikan hukum agar masyarakat tidak main hakim sendiri, kemudian pendidikan tentang kebhinekaan," tambahnya.
Selain itu, Imdadun juga mendorong agar kepolisian daerah Lampung juga dapat bertindak cepat dan sesuai prosedur, seperti dilansir Merdeka.
"Peran kepolisian juga penting, tidak boleh ada pembiaran. Karena selama ini kepolisian setempat bertindak lamban," tandasnya. (*)
