 |
| Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri (ist) |
BANDAR LAMPUNG - Kriminalisasi Ricky Tamba, aktivis 98 yang menggugat Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri adalah tindakan irasional untuk ukuran seorang pimpinan daerah sekelas gubernur.
Tindakan
memolisikan Ricky Tamba melalui para pendukungnya adalah tindakan
fundamental Ridho Ficardo, yang jika tidak ingin disebut konyol,
mencerminkan kecacatan mental seorang pemimpin antikritik
Hal
itu diungkapkan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
Wilayah Lampung, Rismayanti Borthon, Kamis (29/10/2015).
Aktivis perempuan tersebut menilai, saat ini Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakomodir segala jenis ktitik dan masukan dari rakyat untuk pemerintahnya, baik dengan cara yang lembut maupun keras.
"Upaya hukum yang dilakukan oleh Ricky Tamba melalui gugatan class action rakyat Lampung 'Tagih Janji Ridho Bakhtiar' adalah tindakan paling elegan, cerminan Indonesia sebagai negara hukum, karena sejatinya protes dan kritik tidak selalu diaktualisasikan melalui aksi demonstrasi," ujar mahasiswi Unila itu, dalam rilis kepada Lampung Online.
"Kegagapan Gubernur Lampung dan pendukungnya menyikapi hal tersebut dengan balik mengkriminalisasi Ricky Tamba, jelas menggambarkan betapa tidak siapnya mental Ridho Ficardo untuk memimpin Lampung," kecam Risma lagi.
Dalam analisa LMND Lampung, janji-janji pilkada tidak sesederhana pelengkap baliho dan atribut kampanye, karena menjadi kontrak politik antara gubernur terpilih dengan rakyat.
"Maka menjadi wajar ketika janji tersebut tidak direalisasikan lantas rakyat menggugat, karena itu adalah kewajiban yang harus diakomodir pemerintah. Pemerintah harus menempatkan hak dan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan justru utamakan kepentingan korporosi bobrok!" pungkas Rismayanti Borthon. (fikri)
Aktivis perempuan tersebut menilai, saat ini Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakomodir segala jenis ktitik dan masukan dari rakyat untuk pemerintahnya, baik dengan cara yang lembut maupun keras.
"Upaya hukum yang dilakukan oleh Ricky Tamba melalui gugatan class action rakyat Lampung 'Tagih Janji Ridho Bakhtiar' adalah tindakan paling elegan, cerminan Indonesia sebagai negara hukum, karena sejatinya protes dan kritik tidak selalu diaktualisasikan melalui aksi demonstrasi," ujar mahasiswi Unila itu, dalam rilis kepada Lampung Online.
"Kegagapan Gubernur Lampung dan pendukungnya menyikapi hal tersebut dengan balik mengkriminalisasi Ricky Tamba, jelas menggambarkan betapa tidak siapnya mental Ridho Ficardo untuk memimpin Lampung," kecam Risma lagi.
Dalam analisa LMND Lampung, janji-janji pilkada tidak sesederhana pelengkap baliho dan atribut kampanye, karena menjadi kontrak politik antara gubernur terpilih dengan rakyat.
"Maka menjadi wajar ketika janji tersebut tidak direalisasikan lantas rakyat menggugat, karena itu adalah kewajiban yang harus diakomodir pemerintah. Pemerintah harus menempatkan hak dan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan justru utamakan kepentingan korporosi bobrok!" pungkas Rismayanti Borthon. (fikri)
