 |
| Ridho Ficardo. (ist) |
LAMPUNG - Terkait rencana Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang akan membangun perpustakaan terlengkap dan termegah dengan anggaran sekitar Rp100 miliar, memantik reaksi.
Salah satunya dari Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Lampung, Eni Amaliah.
Menurut
dia dalam pernyataannya yang diterima di Bandar Lampung, Minggu
(13/12/2015), rencana pembangunan perpustakaan senilai Rp100 miliar itu
perlu dikaji ulang.
Hal
itu mengingat kebutuhan paling penting dan mendesak di Lampung adalah
peningkatan pendidikan melalui pembangunan perpustakaan sekolah di
seluruh kabupaten/kota yang tersebar di daerah ini.
"Pada dasarnya kami menanggapi positif rencana pembangunan perpustakaan mewah seperti disampaikan Gubernur Lampung itu. Artinya ada kepedulian serius dari beliau terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang perpustakaan. Akan tetapi yang perlu dikaji ulang adalah seberapa besar efek domino yang didapat dari rencana itu," kata Eni.
Dia mengemukakan, anggaran untuk pembangunan perpustakaan megah yang cukup fantastis itu akan lebih baik kalau digunakan untuk meningkatkan kuantitas perpustakaan bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan di daerah ini.
"Saya sering keliling ke berbagai pelosok kabupaten dan kota di Lampung, dan masih sering mendapatkan guru sekolah yang mengeluhkan tidak adanya sarana prasarana perpustakaan di sekolahnya. Ini kan miris," ujar Eni.
"Pada dasarnya kami menanggapi positif rencana pembangunan perpustakaan mewah seperti disampaikan Gubernur Lampung itu. Artinya ada kepedulian serius dari beliau terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang perpustakaan. Akan tetapi yang perlu dikaji ulang adalah seberapa besar efek domino yang didapat dari rencana itu," kata Eni.
Dia mengemukakan, anggaran untuk pembangunan perpustakaan megah yang cukup fantastis itu akan lebih baik kalau digunakan untuk meningkatkan kuantitas perpustakaan bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan di daerah ini.
"Saya sering keliling ke berbagai pelosok kabupaten dan kota di Lampung, dan masih sering mendapatkan guru sekolah yang mengeluhkan tidak adanya sarana prasarana perpustakaan di sekolahnya. Ini kan miris," ujar Eni.
Kalau
pun perpustakaan mewah yang direncanakan itu jadi terwujud, lanjut dia,
bagaimana akses bagi masyarakat di kabupaten pelosok sana yang ingin
berkunjung ke perpustakaan mewah itu. Bisa jadi perpustakaan megah hanya
bisa dijangkau oleh masyarakat seputaran Bandar Lampung saja.
Seumpama uang Rp100 miliar itu digunakan juga untuk pembangunan perpustakaan desa, maka pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung dapat tercapai dengan baik.
"Sekali lagi tentu rencana tersebut harus melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Apalagi tujuannya adalah demi terwujud pembangunan manusia di bidang pendidikan," kata Eni, seperti dilansir Skalanews.
Perpustakaan Termegah
Seumpama uang Rp100 miliar itu digunakan juga untuk pembangunan perpustakaan desa, maka pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung dapat tercapai dengan baik.
"Sekali lagi tentu rencana tersebut harus melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Apalagi tujuannya adalah demi terwujud pembangunan manusia di bidang pendidikan," kata Eni, seperti dilansir Skalanews.
Perpustakaan Termegah
Sebelumnya,
di era internet dan digital serta kondisi infrastruktur jalan yang
hancur, Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun perpustakaan
terbaik dan termegah di Indonesia sebagai pusat informasi dan
dokumentasi.
"Pembangunan perpustakaaan itu diperkirakan akan menyerap anggaran sekitar Rp100 miliar," kata Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, beberapa hari lalu.
Ia menyebutkan tujuan pembangunan perpustakaan tersebut selain sebagai pusat informasi, juga dapat memberikan manfaat lain seperti sarana pendidikan dan pelatihan, serta tempat penelitian bagi para peneliti dan cendekiawan.
Menurut dia, sarana itu juga dipergunakan untuk pengabdian bagi masyarakat dan memberikan fungsi rekreasi yang positif untuk pencerdasan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
Gubernur juga mengungkapkan, perpustakaan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan jurnal-jurnal internasional, serta dipersiapkan berbagai macam fasilitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Mulai dari ruang baca, 'lounge' hingga ruang rapat dan pertemuan yang dapat dipergunakan oleh Dewan Riset Daerah, Forum Rektor, dosen dan para cendekia yang ada di Provinsi Lampung dalam merumuskan pola peningkatan pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung," ujarnya.
Ridho juga mengungkapkan, Pemprov Lampung telah melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kuantitas sekolah yang lebih baik mulai dari jumlah bangunan dan sarana ruang belajar yang diperlukan.
"Kita harus cukupi dulu kuantitasnya baru bisa bicara peningkatan kualitas pendidikan," katanya.
Pemprov Lampung, lanjut dia, juga tengah merumuskan dan berkoordinasi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mewujudkan pendidikan gratis bagi masyarakat di Provinsi Lampung mulai dari sekolah dasar sampai ke jenjang sekolah menengah.
"Konsep tersebut sedang dibicarakan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, saya optimistis ini dapat terwujud. Provinsi lain saja bisa, kenapa kita tidak," kata Ridho. (*/fik)
"Pembangunan perpustakaaan itu diperkirakan akan menyerap anggaran sekitar Rp100 miliar," kata Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, beberapa hari lalu.
Ia menyebutkan tujuan pembangunan perpustakaan tersebut selain sebagai pusat informasi, juga dapat memberikan manfaat lain seperti sarana pendidikan dan pelatihan, serta tempat penelitian bagi para peneliti dan cendekiawan.
Menurut dia, sarana itu juga dipergunakan untuk pengabdian bagi masyarakat dan memberikan fungsi rekreasi yang positif untuk pencerdasan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
Gubernur juga mengungkapkan, perpustakaan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan jurnal-jurnal internasional, serta dipersiapkan berbagai macam fasilitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Mulai dari ruang baca, 'lounge' hingga ruang rapat dan pertemuan yang dapat dipergunakan oleh Dewan Riset Daerah, Forum Rektor, dosen dan para cendekia yang ada di Provinsi Lampung dalam merumuskan pola peningkatan pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung," ujarnya.
Ridho juga mengungkapkan, Pemprov Lampung telah melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kuantitas sekolah yang lebih baik mulai dari jumlah bangunan dan sarana ruang belajar yang diperlukan.
"Kita harus cukupi dulu kuantitasnya baru bisa bicara peningkatan kualitas pendidikan," katanya.
Pemprov Lampung, lanjut dia, juga tengah merumuskan dan berkoordinasi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mewujudkan pendidikan gratis bagi masyarakat di Provinsi Lampung mulai dari sekolah dasar sampai ke jenjang sekolah menengah.
"Konsep tersebut sedang dibicarakan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, saya optimistis ini dapat terwujud. Provinsi lain saja bisa, kenapa kita tidak," kata Ridho. (*/fik)
.png)
