 |
| Foto: Ilustrasi/Istimewa |
JAKARTA - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura dalam mengendalikan kenaikan harga, termasuk minyak goreng.
"Pemerintah Singapura telah berhasil mengendalikan inflasi dengan cara memberikan bantuan berupa voucher potongan harga," kata Faisal, dalam webinar yang diselenggarakan Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.
Ia menjelaskan, kenaikan harga sejumlah bahan pangan juga terjadi di Singapura, seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), bahkan ongkos MRT dan bus.
"Tapi bagi keluarga yang pendapatannya di bawah SGD 1.900 dapat voucher 300 dolar. Jadi efek kenaikan harganya itu lebih kecil dari 300 dolar itu," terang Faisal, dilansir Tempo.
Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah untuk menetapkan harga minyak goreng di atas ongkos produksi, sehingga tidak terjadi kelangkaan.
Misalnya, pemerintah menetapkan harga Rp 23.000 per liter. Kemudian, pemerintah bisa memberikan voucher potongan harga sebesar Rp 8.000 kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah atau memberikannya berupa uang tunai.
"Sekarang negara wajib melindungi orang yang miskin, nah yang miskin itu dikasih voucher jadi tepat sasaran. Kalau yang dilakukan pemerintah ini kan yang kaya dan miskin dapat subsidi juga. Itu yang enggak benar," kata Faisal.
Dia juga menyarankan agar pemerintah berfokus pada ekspor CPO terlebih saat ini karena permintaan dunia sangat tinggi.
Selain itu, harganya pun sedang meningkat, sehingga Indonesia bisa menikmati keuntungan atau yang disebut windfall profit tax.
Selain itu, ia berharap pemerintah berlaku adil dalam memprioritaskan kebutuhan pangan dan energi.
Faisal merujuk pada perbedaan harga CPO untuk biodiesel dan untuk produksi minyak goreng.
Harga jual CPO untuk biodiesel yang lebih tinggi, menurut dia, menimbulkan persaingan tidak sehat lantaran pengusaha sudah pasti menjual produknya ke produsen biodiesel.
Apalagi pengusaha yang menjual CPO ke biodiesel mendapatkan insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Hal ini membuat presentase penjualan CPO ke industri biodiesel meningkat dan lebih besar dari penjualan untuk kebutuhan minyak goreng.
Walhasil, kelangkaan minyak goreng kembali terjadi seperti tahun lalu.
"Jadi dinetralkan untuk kepentingan energi dan kepentingan pangan itu disamakan. Jangan dimenangkan salah satu." ujar Faisal. (*)
