LAMPUNG - Saat ini, para elite dan politisi banyak yang munafik dan menjijikkan. Indonesia makin hancur karena korupsi mereka, tapi mereka masih saja sok alim dan bicara pro-reformasi anti-korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Jaringan '98 Lampung Ricky Tamba, Jumat (29/5/2015).
Saat ini, paparnya, rakyat muak mendengar maraknya berita korupsi dan kejahatan lain, dampak dari minimnya keteladanan elite dan politisi nasional hingga daerah. Sementara rakyat harus bekerja keras hanya untuk menyambung hidup.
"UMR Rp 2 juta buruh pabrik selama 4 tahun setara dengan Rp 100 juta fee proyek pejabat korup, atau kuli bangunan dengan upah Rp 60 ribu per hari, harus tidak makan 45 tahun baru sebanding dengan korupsi Rp 1 miliar para politisi bejat," tukas Ricky, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Lampung Online.
Menurut dia, demi NKRI, Presiden Jokowi harus ambil langkah serius, yakni melaksanakan hukuman mati dan pemiskinan koruptor. Dengan cara itu, ratusan hingga ribuan triliun uang negara dan 'dana siluman' tiap tahun bisa diselamatkan, guna membangun infrastruktur dan subsidi kebutuhan pokok rakyat miskin, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat belakangan ini, bukan untuk bancakan segelintir pengkhianat bangsa.
Ricky menilai, intervensi positif kepala negara untuk menghukum mati dan menyita harta koruptor akan didukung rakyat, serta visi-misi Trisakti dan Nawacita cepat terwujud. Ketegasan Jokowi akan menimbulkan keteladanan dan harapan di tengah apatisme publik.
"Tak usah lagi bicara HAM. Korupsi itu sangat biadab, membunuh nasib jutaan rakyat miskin yang lebih punya hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan negara, berupa kehidupan dan pekerjaan yang layak," ujar Ricky.
"Lebih beradab seribu koruptor dihukum mati dan dimiskinkan, daripada ratusan juta rakyat tak berdosa menderita. Pancasila terus dikhianati dan NKRI karam. Haqul yakin, mayoritas rakyat akan mendukung lahir batin, demi tegaknya keadilan," pungkas Ricky. (*)
