 |
| Rini Soemarno |
LAMPUNG - Mendapat laporan adanya masalah dalam pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, di Lampung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan tol di Desa Sabah Balau, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Rabu (27/5/2015).
"Kita dapat informasi pembebasan lahan ada masalah pajak bumi dan bangunan (PBB) dan izin pembebasan. Untuk itu perlu ada langkah kita mengondisikan ini agar lancar," jelasnya.
Ditegaskannya, Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni-Palembang selesai pada Juni 2018 mendatang.
"Target kita tol Bakauheni tembus ke Palembang selesai pertengahan tahun 2018," jelas Rini.
Untuk mempercepat pembangunan jalan tol trans Sumatera, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengambil langkan nonkonvensional. Tidak seperti pembangunan tol lain umumnya.
"Ini dilakukan agar tidak ada kendala dan pembangunan tol ini tidak berhenti untuk mengejar target kita," ujar Rini.
Ia mengharapkan tim persiapan pembebasan lahan tol yang dibentuk Pemprov Lampung bergerak cepat menentukan penetapan lokasi (panlok).
"Di Sabah Balau ini sepanjang 2,9 kilometer lahan milik PTPN VII. Ini belum ada panloknya, kita minta segera dikirim ke Kementerian PUPR," imbuh Rini.
Menurut dia, panlok jalur tol nantinya diserahkan Kementerian PUPR ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, untuk mengukur ulang subjek dan objek lahan tol, seperti dilansir Harianlampung.
"Lahan PTPN VII juga akan diukur, nanti BPN menghitung batang karet yang akan ditebang untuk mendapat ganti rugi," terangnya.
Masalah ganti rugi, katanya, pemerintah pusat sudah memiliki tim independen penilai harga tanah (apparsial). Namun, ia belum bisa menyebutkan tim tersebut.
"Sudah terbentuk, nanti setelah BPN mengukur ulang, baru tim ini turun," ujar Rini. (*)
