 |
| Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo (ketiga dari kanan) meninjau industri galangan kapal PT Daya Radar Utama di Panjang, Bandar Lampung, Jumat (7/8/2015). | ist |
BANDAR LAMPUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Indroyono Soesilo, mengatakan, keinginan agar tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPn) dan bebas bea masuk bagi para industri galangan kapal yang berada di seluruh Indonesia, segera terwujud dalam waktu dekat.
"Sebentar lagi, industri galangan kapal tidak dipungut PPn dan bea masuk nol," kata Indroyono Soesilo, seusai meninjau industri galangan kapal PT Daya Radar Utama di Panjang, Bandar Lampung, Jumat (7/8/2015).
Ia mengatakan semua industri galangan kapal di Indonesia, nantinya akan sama yang dilakukan industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, galangan kapal di Batam bebas PPn dan bea masuk.
"Semua akan mencontoh di Batam," ujar Indroyono.
Menurut dia, untuk melaksanakan itu bagi industri galangan kapal di luar Batam, masih menunggu peraturan pemerintah (PP), yang mengamanatkan PPn-nya tidak dipungut sedangkan bea masuknya akan ditanggung pemerintah.
Saat ini di Indonesia sudah terdapat industri galangan kapal sebanyak 240 unit, sebanyak 110 unit industri berada di Batam. Ke depan, ia mengungkapkan akan menambah lagi jumlah industri galangan kapal yang tersebar di Tanah Air, seiring dengan program pemerintah di bidang kemaritiman, yang terdiri banyak pulau, seperti dilansir Republika.
"Ada yang mengatakan datanya 110 unit industri, ada yang 105 di Batam," jelas Indroyono.
Selain itu, Menko Maritim mengatakan saat ini Indonesia sedang membangun kompetisi di sektor maritim, dengan mencanangkan terget produksi kapal berkapasitas 200 ribu dead weigth tonnasse (DWT). Saat ini, pihaknya masih merealisasikan target industri perkapalan yang mampu membangun 50 ribu DWT.
Gencarnya pembangunan industri galangan kapal di Indonesia, menurut dia, seiring dengan Presiden Joko Widodo mencanangkan tol laut untuk bisa menyambung antarpulau di wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan ini pihaknya mendorong tumbuhnya ndustri galangan kapal di nusantara. (*)
