 |
| ilustrasi |
LAMPUNG - Apapun statusnya, guru adalah profesi yang mulia. Mereka bertugas mewarisi ilmu kepada anak didiknya, sehingga muncul kata bijak 'guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa'. Mirisnya, masih banyak di luar sana guru yang kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Mereka adalah para guru honorer.
Status guru honorer 'tidak jelas' (mak jelas, bahasa Lampung), setidak jelas nasibnya, termasuk penghasilannya. Kondisi mereka sangat jauh berbeda dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), yang notabene dibiayai oleh negara.
Perbedaannya, guru PNS mendapatkan gaji dari pemerintah. Sedangkan guru honorer hanya mengandalkan insentif. Ironisnya, insentif yang diperoleh guru honorer tidak sepadan dengan tugas mereka yang mulia.
Dalam forum diskusi di kantor surat kabar harian di Lampung, Senin (3/8/2015), Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kota Bandar Lampung, Tupan S, mengatakan, insentif yang mereka dapatkan kerap tidak jelas. Bahkan, keberadaan guru honorer kerap dipolitisasi alias dimanfaatkan oleh pejabat yang berkuasa.
Tupan mengaku pernah dijadikan tim sukses salah satu calon kepala daerah dalam pilkada beberapa waktu lalu. Saat itu, si calon berjanji mengucurkan anggaran insentif bagi guru honorer sebesar Rp 300 ribu per orang.
”Tapi, kenyataannya kami dapat Rp 150 ribu. Itu pun kami sudah sangat bersyukur. Karena sebelumnya insentif kami cuma Rp 50 ribu sebulan. Kami sangat berharap insentif dari pemerintah ke depannya bisa meningkat lagi,” tutur Tupan.
Berdasarkan data PGHM Lampung tahun 2012, di 14 kabupaten/kota di Lampung terdapat sebanyak 50.098 guru honorer. Rinciannya, Lampung Selatan 5.472 guru, Bandar Lampung (5.923), Lampung Tengah (6.534), Lampung Utara (5.170), Metro (966), Lampung Timur (8.120), Lampung Barat (4.423).
Kemudian, Way Kanan (2.831), Tanggamus (3.471), Tulangbawang (2.593), Pesawaran (3.442), Pringsewu (2.194), Tulangbawang Barat (1.838) dan Mesuji (1.087 guru honor).
Ketua PGHM Lampung Tekad Yuliono meminta kesejahteraan guru honorer diperhatikan, khususnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
”Kesejahteraan guru honorer itu penting. Apalagi bagi mereka yang benar-benar murni mengajar,” tutur Tekad. ”Sebab, menurut saya, guru itu profesi. Seorang guru harus mencintai profesinya. Jadikan mengajar itu sebagai hobi, bukan pekerjaan semata,” tambahnya.
Hal sama disampaikan Wakil Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Lampung Suprihatin. Dia meminta supaya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, seperti dilansir Tribunlampung.
”Kami ini serba salah. Di satu sisi, guru harus memenuhi kewajiban 24 jam mengajar. Tapi, di sisi lain kami kekurangan siswa. Untuk itu, kami minta pemerintah bisa membuka diri. Kalau ada kebijakan, mestinya dirembukkan dengan kami, sehingga pemerintah juga bisa menyerap aspirasi dari bawah,” beber Suprihatin. (*)
