![]() |
Jusuf Kalla (JK) |
LAMPUNG ONLINE -
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui pemerintah saat ini dan
sebelumnya bertanggung jawab atas bencana kebakaran hutan yang terjadi.
Dia menilai pemerintah terlalu banyak mengeluarkan izin pengelolaan
hutan.
"Pemerintah sekarang dan dulu punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab karena ikut dalam pemerintah masa lalu," kata Kalla, saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun tahun Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Namun, dia juga menilai tak tepat jika semua pihak saling menyalahkan. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah bersama-sama melakukan upaya jangka panjang seperti pemulihan atau restorasi hutan.
Diakui Kalla, pemulihan hutan bukan perkara mudah, butuh biaya besar dan waktu panjang. Restorasi akan mengembalikan lahan gambut sesuai fungsi dasarnya, seperti dilansir Tempo.
"Pemerintah sekarang dan dulu punya kesalahan besar. Saya juga tanggung jawab karena ikut dalam pemerintah masa lalu," kata Kalla, saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun tahun Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Namun, dia juga menilai tak tepat jika semua pihak saling menyalahkan. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah bersama-sama melakukan upaya jangka panjang seperti pemulihan atau restorasi hutan.
Diakui Kalla, pemulihan hutan bukan perkara mudah, butuh biaya besar dan waktu panjang. Restorasi akan mengembalikan lahan gambut sesuai fungsi dasarnya, seperti dilansir Tempo.
"Upaya
jangka panjang seperti restorasi harus dilakukan agar kebakaran besar
seperti saat ini tak berulang di masa depan," ujarnya. Adapun upaya
pemadaman yang saat ini dilakukan hanya bersifat sementara.
Walaupun mengakui bertanggung jawab, Kalla tetap meminta perusahaan pembakar lahan juga ditindak tegas. "Mereka juga harus tanggung jawab, baik ongkos pemulihan maupun dendanya," ujarnya. (*)