Lampung Bebas Pemadaman Listrik Tahun 2020, "Matilah Kami !"

(ilustrasi/ist)

LAMPUNG - Lagi-lagi, pemadaman listrik terjadi di wilayah Lampung. Bahkan, hampir di seluruh provinsi yang bertetangga dengan ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, ini terjadi mati listrik, meski berbeda waktu dengan durasi mencapai empat jam, Selasa (22/12/2015).

Seperti biasa, pihak PT PLN Distribusi Lampung mengatakan jika penyebab pemadaman listrik ini terjadi karena kerusakan jaringan transmisi di Baturaja (Sumatera Selatan)-Bukit Asam yang menyuplai kebutuhan listrik di Lampung.

"Mati listrik di Lampung karena gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi (Sutet) 150 KV Batu Raja-Bukit Asam II Permanen," ujar Manajer Deputi Hukum dan Humas PT PLN Distribusi Lampung, I Ketut Darpa.

Akibatnya, lanjut dia, mengganggu penghantar listrik Bukit Kemuning-Blambangan Umpu. Gangguan transmisi tersebut berdampak padamnya beberapa pembangkit besar PLTU Tarahan 4 sebesar 100 MW, kemudian PLTU Sebalang II, PLTU Ulu Belu 1 dan 2 sebesar 100 MW.

Pemadaman listrik terjadi sejak Minggu (20/12/2015) hingga Selasa (22/12) secara bergantian, dengan lama pemadaman dua sampai empat jam. 

Hal ini membuat aktivitas warga terganggu, karena pemadaman terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PT PLN Distribusi Lampung. Selain itu, mati listrik terjadi hingga tiga kali sehari.

"Dimana tanggung jawab PLN. Jangan dijadikan lahan korupsi. Pemadaman terus menerus tapi bayaran listrik tetap saja mahal. Perbaikan nihil, rakyat semakin menderita," sungut warga Lampung bernama Ismail kepada Lampung Online, Rabu (23/12/2015).

Sejak sering mati listrik, banyak aktivitas kerja yang tertunda, dan peralatan elektronik yang rusak. Padamnya aliran listrik tanpa pemberitahuan ini membuat rencana kerja menjadi berantakan, karena mereka yang mencari nafkah dengan mengandalkan tenaga lsitrik seperti komputer atau laptop, tidak bisa beraktivitas.

Di jejaring sosial, banyak netizen yang mengeluh, mengecam, bahkan menghujat PT PLN Distribusi Lampung. Kekecewaan dan kekesalan para konsumen listrik itu teramat sangat wajar dan sudah semestinya pemerintah selaku pemilik BUMN memberikan solusi secepatnya untuk rakyat.

Itu karena saat ini era serba digital. Nyaris semua kegiatan mengandalkan tenaga listrik. Namun sepertinya pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan vital di Sumatera, khusunya Lampung. 

Saat berkunjung ke Lampung, Jumat (6/11/2015), Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Ridho Ficardo, menjelaskan, dalam lima tahun mendatang (2020) Pulau Sumatera baru akan bebas dari pemadaman listrik.

"Tentunya dengan memaksimalkan pembangkit yang kita punya, tetapi diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan pasokan listrik tersebut," ujarnya.

Astaga! Sanggupkah rakyat menunggu lima tahun lagi? Saat itu Jokowi telah habis masa jabatannya memimpin negeri ini. Bila kelak Jokowi tidak terpilih lagi menjadi presiden, bisakah kami tagih janji itu.

"Lalu, bagaimana nasib warga Sumatera khususnya di Lampung, jika presiden mendatang kembali mengatakan kalau aliran listrik di Sumatera baru akan normal pada lima tahun berikutnya lagi? Matilah kami!" tukas warga Lampung bernama Rusdan. (fik/rol)