 |
| Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Fatah Sulaiman menjadi saksi dalam sidang perkara suap PMB Universitas Lampung (Unila). (Foto: Istimewa) |
BANDAR LAMPUNG - Persekongkolan dalam penerimaan mahasiswa 'jalur titipan' yang dilakukan antara rektor perguruan tinggi negeri (PTN) merugikan masyarakat yang anaknya berprestasi.
Fakta ini mencuat saat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Fatah Sulaiman menjadi saksi dalam sidang perkara suap PMB Universitas Lampung (Unila).
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa (7/2/2023) itu terungkap Fatah berkomunikasi dengan terdakwa Karomani yang saat itu menjabat sebagai Rektor Unila.
Dia mengatakan penitipan itu dilakukan untuk calon mahasiswa berinisial NA, warga Banten yang disebutnya siswi berprestasi dan peraih medali Olimpiade Kimia.
"Ini ada siswi asal Banten, peraih medali Olimpiade Kimia, kita harus bantu," kata Fatah menirukan kembali percakapannya dengan Karomani.
Fatah mengakui dalam perbincangannya dengan Karomani melalui telepon itu, siswi berinisial NA itu adalah keponakannya.
"Iya, saya bilang kerabat saya," kata Fatah, dilansir Kompas.com.
Fatah mengatakan NA yang memiliki prestasi akademik itu memilih Fakultas Kedokteran (FK) Unila sebagai pilihan pertama dan FK Untirta untuk pilihan kedua.
Namun, klaim keponakan itu dibantah jaksa penuntut KPK. Jaksa menyebut dalam BAP penyidikan, Fatah menyatakan NA adalah anak dari sahabat istrinya.
"Jadi ini (titipan) teman, kerabat, atau keponakan?" tanya jaksa.
Dalam BAP juga disebutkan istri Fatah menerima sejumlah uang mencapai Rp 150 juta agar NA dikawal masuk FK Unila.
Cacat logika prestasi akademik
Klaim Fatah yang mengatakan NA memiliki prestasi akademik di bidang kimia juga dianggap cacat logika oleh majelis hakim.
Hakim anggota, Efiyanto, mengatakan jika NA adalah siswi berprestasi, kenapa harus melalui jalur ujian mandiri untuk masuk ke FK Unila.
"Kalau berprestasi, kenapa tidak melalui jalur undangan atau SBMPTN (jalur reguler)?" kata Efiyanto.
Padahal jika mempunyai prestasi ada jalur tersendiri dan tidak harus memaksakan melalui jalur ujian mandiri.
"Kenapa harus ditarik (melalui) jalur mandiri?" kata Efiyanto.
Menurut Efiyanto, imbas dari kongkalikong antarkampus ini merugikan masyarakat banyak yang bisa saja anaknya benar-benar berprestasi.
"Siapa yang dirugikan kalau penuh dengan titipan? Masyarakat yang dirugikan," kata Efiyanto. (*)
