JAKARTA - Jumlah anggaran yang besarnya sekira Rp 6 miliar ternyata bukan hanya ada untuk pembelian alat Uninteruptible Power Supplay (UPS), pengadaan scanner dan printer 3D di beberapa sekolah juga dianggarkan dengan nominal serupa setiap unitnya dalam APBD dan APBD-P DKI 2014.
Dan sama seperti UPS dan apa yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, anggaran-anggaran itu merupakan tamahan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) dari jajaran DPRD DKI Jakarta.
Dari data yang berhasil dihimpun, setidaknya ada 24 SMA dan SMK Negeri di Jakarta yang mendapatkan alat canggih dengan total anggaran Pokir sebesar Rp144 miliar dengan total anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp138.624.786.080. Rata-rata, alat scanner dan printer 3D pada satu sekolah menelan anggaran sebesar Rp5,75 miliar, atau sama seperti anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan UPS.
Beberapa sekolah yang menerima scanner dan printer 3D antara lain adalah, SMKN 9, SMKN 11, SMKN 13, SMKN 17. SMKN 35, SMKN 42, SMAN 2,SMAN 16, SMAN 17, dan SMAN 33. Seluruh sekolahan tersebut, berada di Jakarta Barat.
Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, mendapat "jatah" pengadaan Multimedia Animator yang per unitnya dianggarkan dalam pokir DPRD DKI sebesar Rp6 miliar. Dengan total pokir mencapai Rp72 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp62.005.820.700.
Kembali ke sekolah yang berada di Jakarta Barat. Ada pengadaan alat digital education classroom yang per unitnya Rp6 miliar, yang diperuntukkan bagi 11 sekolah dengan total pokir sebesar Rp66 miliar dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp63.635.990.000.
Sekolah-sekolah yang menerima di antaranya SMAN 78, SMAN 23, SMAN 17, SMAN 57, SMAN 16, SMAN 84, SMAN 85, SMKN 42, SMKN 9, SMKN 17, dan SMKN 35, seperti dilansir Okezone.
Sebagaimana diketahui, proyek UPS yang per unitnya sekira Rp6 miliar, telah ditetapkan dua tersangka dari kalangan eksekutif. Polisi pun terus mendapat desakan agar melakukan pemeriksaan pada anggota legislatif maupun pihak ketiga, yakni vendor selaku pemenang tender.
Lantas, apakah proyek pengadaan barang di atas juga akan bernasib sama dengan UPS mengingat juga berada di bawah kendali Dinas Pendidikan? Pokir yang ada pun dari Komisi E yang membidangi kesejahteraan masyarakat termasuk pendidikan di dalamnya. (*)
