Notification

×

IPNU & Garuda Way Kanan Serukan Tolak Golput-Money Politic

01 July 2015 | 6:56 PM WIB Last Updated 2015-07-01T11:56:49Z

WAY KANAN - Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Way Kanan, Lampung, Zaenal Abidin, menegaskan, pelajar NU akan terlibat aktif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2015 mendatang. Ini berlaku bagi mereka yang sudah memiliki hak suara dan hak pilih.

"Pelajar NU yang menapaki pendidikan di jenjang menengah ke atas, tentu tak sedikit yang sudah memiliki hak pilih. Bagi kami tentu enggan untuk golput," terang Zaenal, di Blambangan Umpu, Rabu (1/7/2015).

Menurut Alumni STAI AL MA’ARIF Way Kanan tersebut, pelajar NU harus selalu menghadirkan spirit kebangsaan, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sesepuh dan pendiri NU yang peduli terhadap nilai demokrasi.

"Sehingga beberapa hari yang lalu, kami IPNU Way Kanan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Way Kanan untuk menjadi pemantau Pilkada pada 9 Desember yang akan datang," jelasnya. 

Sementara, Komisioner KPU Way Kanan Erwan Bustami membenarkan kedatangan IPNU yang melakukan koordinasi, terkait minat organisasi pelajar NU tersebut sebagai pemantau.

Diungkapkan, saat ini KPU Way Kanan mengundang kepada organisasi atau lembaga independen lainnya untuk menjadi pemantau pada Pilkada 9 Desember mendatang. Calon pemantau tersebut, menurut dia, harus berasal dari lembaga resmi yang telah memiliki Badan Hukum, baik Ormas atau lembaga yang memang membidangi.

"Persyaratan lembaga yang akan menjadi pemantau pilkada, selain telah berbadan hukum, lembaga tersebut harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas, serta mempunyai dana sendiri untuk melakukan pemantauan, khususnya pada pilkada di Kabupaten Way Kanan," ungkap Erwan.

Terpisah, Ketua Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (GARUDA KPP-RI) Way Kanan, Heri Amanudin mengatakan bahwa masyarakat  diharapkan bisa cerdas dalam memilih. Jika ada kandidat yang melakukan money politic, itu sudah jelas tidak boleh dipilih. 

"Sebab, calon yang main money politic, disadari atau tidak, telah melakukan penodaan terhadap nilai demokratisasi. Juga, melecehkan rakyat dengan melakukan suap," ujar pria yang pernah menjabat ketua PKC PMII Sumatera Selatan tersebut. (Heri)