 |
| Dhimam Abror dan Haries Purwoko saat mendaftar di KPU Surabaya, Senin (3/8/2015). (ist) |
LAMPUNG ONLINE - Haries Purwoko, pengusaha yang juga ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai calon Wakil Wali Kota Surabaya dalam pemilihan tahun ini.
Haries sebelumnya sudah hadir dan mendaftar di kantor KPU setempat, berpasangan Ketua Harian KONI Jawa Timur, Dhimam Abror.
Haries tiba-tiba saja 'menghilang' dari kantor KPU dan meninggalkan pasangannya itu pada Senin sore (3/8/2015). Sebelumnya, keduanya datang bersama sejumlah pendukungnya dari koalisi Partai Demokrat dan PAN di menit-menit terakhir perpanjangan masa pendaftaran.
Baca: Balonkada Penantang Risma Mendadak Raib Saat Mendaftar
"Saya tidak akan kembali (ke kantor KPU) dan memastikan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya," kata Haries kepada para wartawan, Senin malam.
"Saya tidak akan kembali (ke kantor KPU) dan memastikan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya," kata Haries kepada para wartawan, Senin malam.
Haries beralasan kecewa karena dianggap sebagai calon kepala daerah 'boneka'. Pihak keluarganya, terutama sang ibu, lalu menelpon langsung dan menyuruh mengundurkan diri, yang diaku tak mungkin ditentangnya.
"Jadi saya pastikan tidak ada alasan lain," kata Ketua Pemuda Pancasila Surabaya ini.
Pendaftaran Abror-Haries memang sempat menyelamatkan pilkada Surabaya dari penundaan. Itu karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sebelumnya, yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.
PDIP Surabaya, yang mengusung pasangan calon inkumben itu, lalu mendekati Partai Demokrat yang juga menghadapi situasi serupa di Pacitan. Jagoan mereka yakni Indartato– Yudi Sumbogo juga tak ada yang melawan di sana, seperti dilansir Tempo.
Kesepakatan diduga terjalin untuk saling mengisi atau menyukseskan pilkada diantara keduanya namun terbukti gagal. Di Pacitan, calon wakil wali kota yang hendak diusung koalisi yang dimotori PDIP juga ternyata tidak nongol di KPU Pacitan. Pilkada di daerah itupun bisa dipastikan tertunda. (*)
