 |
| Arinal Djunaidi |
LAMPUNG ONLINE - Tingginya intensitas dan potensi konflik horizontal di Provinsi Lampung terus menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan Komnas HAM, pascareformasi 1998 sampai 2015, Komnas HAM mencatat kurang lebih 1.000 konflik terjadi.
Besarnya angka tersebut membuat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi angkat bicara. Arinal mengatakan adanya beberapa indikasi yang menyebabkan konflik di Lampung terus terjadi. Salah satunya mengenai ketimpangan pendapatan dan peran kelompok sosial.
"Kepincangan pendapatan dan angka pengangguran yang besar adalah salah penyebabnya," kata Arinal dalam seminar lokakarya upaya-upaya penyelesaian konflik horizontal, guna memperlancar pembangunan berbasis HAM di Lampung, bertempat di Auditorium Komisi Yudisial lantai 4 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta, Rabu (2/9/2015)
Arinal juga menambahkan, faktor suku, kelompok, dan agama serta kecenderungan masyarakat bergerak berkelompok dapat memperpanjang konflik.
Sementara di lain pihak, Kapolda Lampung, Brigjen Edward Syah Pernong mengklaim telah memetakan daerah potensi konflik. Hasilnya, tidak seluruh daerah di Lampung berpotensi konflik, hanya beberapa daerah saja, seperti dilansir Merdeka.
"Tidak semua, daerah yang rawan konflik hanya di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan," ujar Edward.
Edward juga menambahkan pihaknya bersama Komnas HAM telah memiliki mekanisme pendeteksian konflik sebagai upaya penyelesaian. Namun mekanisme tersebut dinilai belum mampu dijadikan standar operasional dalam menangani konflik. (*)
