 |
| Uji Kompetensi Guru (ilustrasi/ist) |
SABURAI -
Anggota Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Donny
Koesoema merekomendasikan agar ujian kompetensi guru (UKG) dipisahkan
dengan faktor kesejahteraan guru.
“Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas,” ujar Donny usai diskusi evaluasi satu tahun pemerintah Joko Widodo bidang pendidikan, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Menurutnya, UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi.
“Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas,” ujar Donny usai diskusi evaluasi satu tahun pemerintah Joko Widodo bidang pendidikan, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Menurutnya, UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi.
”Saat ini yang terjadi jika UKG dibawah 5,5, guru tidak mendapatkan sertifikasi,” kata Donny.
Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan.
“Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini. Akan gaduh,” ujar Donny, seperti dilansir Tempo.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian.
Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan.
“Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini. Akan gaduh,” ujar Donny, seperti dilansir Tempo.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian.
“Ini
seperti proyek, buat guru susah, tetapi buat penguasa tidak,” tukasnya.
Retno mengatakan bahwa UKG tidak dapat mengukur secara tepat kapasitas
guru.
Ia mengatakan melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik.
Ia mengatakan melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik.
“Yang tahu kemampuan guru itu sekolah, kepala sekolah dan muridnya,” kata Retno. (*)
