 |
| Jokowi memberikan keterangan pers saat meninjau tol Lampung, Jumat (6/11/2015). (foto: tribunlampung) |
LAMPUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi memiliki beberapa alasan mengenai pentingnya PMN BUMN. Menurutnya, menaruh PMN di BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Jadi
anggaran tidak ditumpuk di Kementerian Pekerjaan Umum tapi juga di
BUMN," ujar dia saat meninjau lokasi pembangunan jalan tol trans
Sumatera di Sabah Balau, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat
(6/11/2015).
Alasan Jokowi lainnya adalah BUMN sebagai perintis. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur pada tempat-tempat yang rugi seperti tol trans Sumatera ini tidak diminati investor.
Alasan Jokowi lainnya adalah BUMN sebagai perintis. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur pada tempat-tempat yang rugi seperti tol trans Sumatera ini tidak diminati investor.
"Jika
diberikan ke investor pasti belum mau karena hitung-hitungannya masih
belum menguntungkan. Sehingga BUMN yang harus merintis pembangunannya,"
ujar dia.
"Misal pembangunan pelabuhan di Papua di Indonesia Timur diberikan ke investor. Apa ada yang mau? Pasti tidak ada yang mau," tambah Jokowi.
"Misal pembangunan pelabuhan di Papua di Indonesia Timur diberikan ke investor. Apa ada yang mau? Pasti tidak ada yang mau," tambah Jokowi.
Sebelumnya,
PT Hutama Karya (Persero) menyatakan, proyek Tol Trans Sumatera akan
terganggu jika Penyertaan Modal Negara (PMN) batal diberikan kepada BUMN
Karya dalam APBN 2016.
Seperti diketahui, HK telah mengajukan PMN dan direncanakan akan mendapat PMN sebesar Rp3 triliun dalam APBN 2016.
Namun PMN sebanyak Rp3 triliun tersebut terancam batal, karena beberapa fraksi di parlemen, lebih menyetujui jika dana tersebut dialihkan peruntukkannya untuk dana desa.
PMN sebesar Rp3 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai empat ruas jalan tol di Trans Sumatera, diantaranya, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheni-Terbanggi Besar dan Medan-Binjai.
Direktur Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo mengatakan, dengan adanya wacana pembatalan PMN tersebut, pihaknya baru bisa menutupi dana pembangunan untuk ruas Medan-Binjai dan Palembang Indralaya (Palindra).
Namun PMN sebanyak Rp3 triliun tersebut terancam batal, karena beberapa fraksi di parlemen, lebih menyetujui jika dana tersebut dialihkan peruntukkannya untuk dana desa.
PMN sebesar Rp3 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai empat ruas jalan tol di Trans Sumatera, diantaranya, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheni-Terbanggi Besar dan Medan-Binjai.
Direktur Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo mengatakan, dengan adanya wacana pembatalan PMN tersebut, pihaknya baru bisa menutupi dana pembangunan untuk ruas Medan-Binjai dan Palembang Indralaya (Palindra).
Namun,
untuk dua ruas lagi, kemungkinan akan terganggu, dan pihaknya belum
bisa menutupi pembiayaan untuk membangun proyek tersebut.
"Semula, dengan PMN yang tahun depan ini, kita akan bisa close (menutupi pembiayaan) dua tol. Palindra dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Tapi dengan adanya berita penundaan ini, maka yang bisa kita close adalah Palindra saja, jadi Medan-Binjai dengan PMN 2015 dan Palindra. Jadi baru dua itu yang bisa," ujar Putut, di temui di Acara Indonesia Infrastruktur Week 2015 di JCC, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Ia menerangkan, untuk pembiayaan pembangunan proyek Tol Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai tersebut adalah dari PMN tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun yang dianggarkan sebelumnya.
"Dari Rp3,6 triliun itu, porsi PMN untuk Medan Binjai dan Palembang itu sold. Ada sedikit untuk perencanaan di Terbanggi Besar, Lampung. Sehingga tiga-tiganya itu porsi PMN. Yang masih jauh porsi PMN-nya cuma di Lampung saja. Kalau yang Palindra porsi PMN-nya sudah done," kata Putut.
Dengan adanya penundaan ini, dia mengaku akan melakukan strategi dan tidak akan mencari pinjaman dari perbankan tapi lebih kepada partnership.
"Semula, dengan PMN yang tahun depan ini, kita akan bisa close (menutupi pembiayaan) dua tol. Palindra dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Tapi dengan adanya berita penundaan ini, maka yang bisa kita close adalah Palindra saja, jadi Medan-Binjai dengan PMN 2015 dan Palindra. Jadi baru dua itu yang bisa," ujar Putut, di temui di Acara Indonesia Infrastruktur Week 2015 di JCC, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Ia menerangkan, untuk pembiayaan pembangunan proyek Tol Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai tersebut adalah dari PMN tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun yang dianggarkan sebelumnya.
"Dari Rp3,6 triliun itu, porsi PMN untuk Medan Binjai dan Palembang itu sold. Ada sedikit untuk perencanaan di Terbanggi Besar, Lampung. Sehingga tiga-tiganya itu porsi PMN. Yang masih jauh porsi PMN-nya cuma di Lampung saja. Kalau yang Palindra porsi PMN-nya sudah done," kata Putut.
Dengan adanya penundaan ini, dia mengaku akan melakukan strategi dan tidak akan mencari pinjaman dari perbankan tapi lebih kepada partnership.
"Sepertinya kita akan berupaya, tapi kemungkinan upayanya berupa partnership. Tapi saya belum tahu modelnya," ujar Putut.
Sementara, untuk Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, menurut Putut masih jauh dari target yang direncanakan. Ia mengatakan, pemerintah, perlu melakukan perencanaan keuangan yang strategis untuk BUMN.
"Kalau yang itu (Pekanbaru-Dumai) belum apa-apa, masih jauhlah, Saya kira memang perlu adanya satu perencanaan keuangan pemerintah yang strategik untuk BUMN," ujar Putut. (dbs)
Sementara, untuk Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, menurut Putut masih jauh dari target yang direncanakan. Ia mengatakan, pemerintah, perlu melakukan perencanaan keuangan yang strategis untuk BUMN.
"Kalau yang itu (Pekanbaru-Dumai) belum apa-apa, masih jauhlah, Saya kira memang perlu adanya satu perencanaan keuangan pemerintah yang strategik untuk BUMN," ujar Putut. (dbs)
